SAAT PEDULIMU TAK DIHARGAI, DISANA KITA BELAJAR IKHLAS

Penulis: Fahrul Akbar (Kanjeng Irul)

Tak mudah untuk mengikhlaskan sesuatu. Namun berikut dengan tips tips ini Sobat dapat belajar.

1. Banyak-banyaklah bersyukur, jangan berputus asa atas nikmatNya. Ingatlah bahwa nikmat yang diberikan pada kita lebih banyak daripada derita yang diberikan kepada kita. Syukuri apa yang masih ada pada diri kita seperti kesehatan, teman, keluarga dan harta (meskipun sedikit/kurang) karena masih ada yang lebih kurang dari kita. So, be gratefull!

2. Merubah pola pikir. Berpikirlah bahwa hidup kita ini hanya sementara dan harus dijalani dengan penuh arti. Nggak peduli berapa umur yang kita punyai, yang pasti kita harus menjadi orang yang bermanfaat bagi sekitar kita.

3. Menyadari titipan. Berhubungan dengan yang kedua. Jika kita sadar bahwa semua itu sementara, kita juga akan menyadari bahwa semua yang ada pada diri kita adalah titipan. Harta, keluarga dan jabatan hanyalah amanah dari Tuhan. Jadi mesti kita jaga amanah itu dengan sebaik-baiknya. Tuhan menyukai mereka-mereka yang mencintai amanahnya, bukan harta atau jabatannya.

4. Membesarkan hati. Hibur diri kita sendiri dengan sesuatu yang baik. Katakan pada diri kita sendiri, sesuatu yang bisa membangkitkan semangat dan motivasi diri. Misalnya, “Ah, pasti ada yang lebih besar menanti di depan sana,” dan lain-lain. Setidaknya, bisa memberikan semangat untuk menjalani hidup selanjutnya

BUPATI BIMA ISI SPT TAHUNAN PAJAK

Bima, Bimakini.com.- Bupati Bima, Hj Indah Damayanti Putri, Senin (28/3/2016) siang mendatangi kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima untuk pengisian SPT Tahunan Pajak. Pengisian itu  disaksikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat dan Asisten Setda.

Di sela pengisian,   Bupati menyampaikan pengisian SPT Tahunan Pajak  itu  merupakan bentuk dan kewajiban menaati pajak, termasuk seluruh Aparatur Sipil Negara  di Kabupaten Bima.   

      

Pengisian SPT Tahunan Pajak  untuk memberikan contoh kepada seluruh  ASN agar mengikutinya. “Pengisian ini dapat menjadi contoh bagi ASN di lingkungan kerjanya masing-masing dapat  menaati dan mematuhi ketentuan perpajakan diantaranya kewajiban dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan,” katanya.

Dikatakannya, menaati pajak merupakan salahsatu bentuk   kewajiban sebagai warga Negara, terutama pejabat dan ASN, sehingga masyarakat pun akan mencontohnya,  “Ke depan harapannya semuanya akan selalu taat pajak,” katanya.

Momentum tersebut dilanjutkan  penyerahan SPT Tahunan Pajak  oleh Kepala Kantor Pelayanaan Perpajakan Pratama Raba Bima kepada Bupati Bima. (BE32)

BERPOLITIK MENGGUNAKAN HATI NURANI

(Ilham Abdul Rasul)
(Sekretaris DPD KNPI Sulawesi Selatan)

Terminologi demokrasi sering disejajarkan dengan terminologi kebenaran, oleh karena “benar”didefinikan sebagai sesuatu yang dapat diterima oleh kebanyakan orang dan secara logis terterima akal sehat, dalam perspektif ini kata benar lebih diarahkan untuk mengakomodasi kepentingan subjektif individu yang terasoasisi dalam suatu interaksi yang bersifat komunal.

Sebuah pendekatan berdasarkan asas manfaat dengan meminimalisasi risiko konflik kepentingan. Oleh sebab itulah, mengapa demokrasi dianggap sebagai sistem yang tepat bagi bangunan kehidupan berbangsa dan bernegara,  karena dianggap mampu mengapresiasi dan  memberi ruang partisipasi yang memadai bagi kebanyakan orang. Atau dengan kata lain, demokrasi menjamin ruang aktualisasi kepentingan masing-masing individu sebagai nation dalam kehidupan kelompok yang terasosiasi ke dalam negara sebagai state. Karena itulah, demokrasi lalu diartikulasi sebagai kehendak bersama untuk pencapaian tujuan secara
bersama

Dalam hal pencapaian tujuan tersebut,  secara logis akan melahirkan interaksi yang bersifat massif sebagai akibat dari cara pandang bahwa untuk disebut sebagai pihak yang benar, maka harus didukung oleh kebanyakan yang lain. Massifitas interaksi menjadi prasyarat bagi kukuhnya komunitas, pada sisi perluasan atau ekspansi kelompok dibutuhkan bukan hanya massifitas, namun lebih pada kualitas interaksi itu sendiri. Oleh karena itulah, dalam interaksi dibutuhkan sejumlah variabel terukur untuk menjamin tingkat efektivitas dari suatu interaksi ber-interest, variabel terukur bagi jaminan kualitas tersebut satu diantaranya adalah kemampuan menyelaraskan kepentingan objek lawan interaksi. Inilah yang kemudian secara politik disebut sebagai konsolidasi politik  atau suatu cara sistematis mengorganisasi kepentingan objek dan menempatkannya  secara proporsional.